Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

11 Maret 2009

82 Tahun NU: Sejarah dan Tanda Tanya

Pada 31 Januari 2008, Nahdlatul Ulama (NU) tepat berusia 82 tahun. Ormas keagamaan terbesar di Indonesia milik golongan tradisionalis (kaum pesantren) ini telah menorehkan jejak penting dalam sejarah keagamaan dan politik di Indonesia. Bahkan dunia.

Sejarah Didirikannya NU

Pada mulanya, tampaknya tidak terbetik di benak ulama-ulama tradisionalis Indonesia untuk membuat sebuah organisasi besar semacam NU. Ulama-ulama tradisionalis itu dengan tenang dan istikamah mengasuh pesantren dan mendidik umat selama bearabad-abad. Dari awal tersebarnya Islam di Indonesia di masa Walisongo pada Abad 14 sampai awal-awal Abad 20.

Munculnya ormas-ormas modernis seperti Muhammadiyah tak banyak mempengaruhi mereka. Bahkan beberapa tokoh tradisionalis seperti KH Wahab Hasbullah banyak berinteraksi dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh modernis, misalnya dalam kelompok diskusi Tashwirul Afkar (Pergolakan Pemikiran) yang didirikannya dengan KH Mas Mansyur pada 1914.

Namun kemudian, ketenangan ulama tradisionalis terusik dengan perkembangan politik Islam internasional. Yakni dihapusnya Khilafah Utsmani di Turki pada 3 Maret 1924 atas prakarsa Gerakan Turki Muda pimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Dan pada tahun yang sama, Syarif Husain, Raja Hijaz (Mekah) yang berpaham Sunni, dikalahkan oleh Ibnu Saud yang beraliran Wahabi.

Setelah berkuasa, penguasa baru Arab yang berpaham Wahabi berlebih-lebihan dalam menerapkan pemurnian ajaran Islam. Mereka menghancurkan kubah makam para Sahabat, melarang Maulid Nabi, pembacaan Barzanji dan Diba’, ziarah kubur, dan sebagainya dengan dalih mencegah kultus individu yang mengarah pada kesyirikan. Bahkan mereka sempat ingin menggusur makam Nabi Muhammad e. Mereka juga hendak melarang cara beragama dengan sistem bermazhab.

Raja Ibnu Saud juga ingin melebarkan kekuasannya ke seluruh dunia Islam. Dengan dalih demi kejayaan Islam, ia berencana menggelar Muktamar Khilafah di Mekah, guna menegakkan dan meneruskan kekhalifahan Islam yang terputus di Turki. Seluruh perwakilan negara Islam diundang untuk menghadiri Muktamar Khilafah tersebut.

Para ulama pesantren yang berpaham Ahlusunah wal Jamaah bermaksud ikut dalam delegasi Indonesia yang akan menghadiri muktamar, guna menyampaikan keberatan mereka atas hendak dilarangnya tradisi bermazhab oleh penguasa Arab Saudi. Pada waktu itu, pada awalnya KH Wahab Hasbullah (wakil ulama pesantren) termasuk anggota delegasi umat Islam Indonesia yang akan diberangkatkan, tetapi kemudian keanggotaannya dicoret dengan alasan “tidak punya organisasi”. Yang diberangkatkan hanya tokoh-tokoh modernis dari Muhammadiyah, Syarikat Islam, dll.

Pencoretan Kiai Wahab dari delegasi dengan alasan “tidak punya organisasi” itu sangat mengecewakan kaum pesantren. Namun—sebagaimana dijelaskan Mustasyar PBNU KH Muchit Muzadi dalam buku Mengenal Nahdlatul Ulama—peristiwa tersebut ada hikmahnya, yaitu kaum pesantren/Ulama Indonesia meningkat semangatnya untuk (a) berupaya mengirim delegasi Ulama Indonesia, atas kekuatan sendiri, tanpa nunut (numpang) delegasi Umat Islam Indonesia; dan (b) mendirikan organisasi, karena menyadari betapa pentingnya punya organisasi.

Akhirnya, sampailah saat yang amat bersejarah, yaitu pada 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H, para ulama yang berpengaruh berkumpul di Surabaya. Di antaranya KH Hasyim Asy’ari (Jombang), KHR Asnawi (Kudus), KH Wahab Hasbullah (Jombang), KH Bisri Syansuri (Jombang), KH Nawawie bin Noerhasan (Sidogiri Pasuruan), KH Ma’shum (Lasem), KH Nachrowi (Malang), KH Ndoro Muntaha (Bangkalan), KH Ridwan Abdullah (Surabaya), dan KH Mas Alwi Abdul Aziz (Surabaya).

Pertemuan tersebut menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, mengirimkan delegasi dengan nama “Komite Hijaz” ke Kongres Dunia Islam (Muktamar Khilafah) di Mekah, untuk memperjuangkan kepada Raja Saud agar hukum-hukum menurut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Kedua, membentuk suatu jam’iyah bernama “Nahdlatul Ulama” (Kebangkitan Ulama) yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab tersebut.

Delegasi Komite Hijaz terdiri dari KH Wahab Hasbullah, Syekh Ghanaim al-Mishri, dan KH Dahlan Abdul Kohar. Utusan para ulama pesantren itu berhasil dan diterima baik oleh penguasa Saudi. Raja Saudi menjamin kebebasan beramaliah dalam mazhab empat di Tanah Haram dan tidak ada penggusuran makam Nabi Muhammad.

Demikianlah, NU telah lahir. Kepengurusannya terdiri dari Syuriah sebagai pimpinan tertinggi dan Tanfidziyah sebagai pelaksana. Dalam kepengurusan pertama, KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar, KH Wahab Hasbullah sebagai Katib Aam, dan Hasan Gipo sebagai Ketua Tanfidziyah.

Dalam waktu relatif singkat, 10 tahun, organisasi ini bisa melebarkan sayapnya dan diterima oleh kalangan ulama di seluruh Pulau Jawa, bahkan Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Hal ini karena kesamaan pandangan dan tradisi keagamaan di antara ulama pesantren se-Indonesia, yang meneruskan perjuangan dakwah ala Walisongo. Dengan adanya NU, ajaran dan tradisi Islam yang telah berjalan berabad-abad di Indonesia dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Perubahan dan Tanda Tanya

Dalam perjalanannya, cara perjuangan keagamaan NU mengalami beberapa perubahan sesuai tuntutan situasi dan kondisi umat dan bangsa. Misalnya, di masa-masa akhir penjajahan Belanda, NU mengambil sikap politik non kooperatif, menjauh dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang menggembosi pengaruh Belanda. Tetapi ketika Jepang datang, perjuangan para kiai NU difokuskan melalui jalur diplomasi, KH A. Wahid Hasyim dan beberapa kiai lain masuk sebagai anggota Chuo Sangi-In (parlemen buatan Jepang).

Setelah itu, NU mengeluarkan Resolusi Jihad ketika Jepang pergi dan Belanda serta Sekutu hendak menjajah Indonesia lagi (1945). Lalu NU menjadi partai politik tersendiri (lewat Muktamar Palembang 1952); kembali ke Khittah 1926 dengan keluar dari politik praktis, dan memelopori penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi (Muktamar Situbondo 1984); memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setelah lengsernya Soeharto (1998); ketua umumnya—KH Abdurrahman Wahid—menjadi Presiden RI (1999); kemudian NU menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik (Muktamar Donohudan 2004); dan memprakarsai berdirinya International Conference of Shcoolars (ICIS, Konferensi Internasional Cendekiawan Islam) yang beranggotakan ulama-ulama moderat sedunia (2004).

Perubahan-perubahan tersebut dan pendekatan dakwah NU yang moderat (tawasuth), toleran (tasamuh), dan seimbang (tawazun), menimbulkan tanda tanya, bahkan cemoohan, dari sebagian orang. Akibatnya, NU terkadang dianggap inkonsisten dan tidak tegas. Tetapi, bila membaca sejarah perjuangan NU dengan seksama—misalnya di buku Karisma Ulama: Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU dan Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah—anggapan-anggapan tersebut akan menguap. Akan dipahami apa motivasi luhur NU dalam setiap langkahnya.

Namun, sayangnya, sampai usianya yang ke-82 ini, masih relatif sedikit Nahdliyin (warga NU) yang mengetahui sejarah perjuangan NU. []

Dimuat di Buletin SIDOGIRI. Juga bisa dibaca di www.sidogiri.net


Tidak ada komentar:

Posting Komentar