Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

11 Maret 2009

Departemen Agama: Dipertahankan atau Dibubarkan?

Departemen Agama (Depag) adalah departemen pemerintah yang khusus mengurusi masalah agama dan keagamaan, baik agama Islam maupun agama-agama lainnya. Di antara yang diurusi Depag adalah nikah, haji, wakaf, kerukunan antar umat beragama, tempat ibadah, madrasah dan pesantren, perguruan tinggi Islam, serta penentuan Ramadhan dan Hari Raya.

Sampai usianya yang ke-63 ini, Depag yang didirikan pada 3 Januari 1946 kerap dipuji, juga dicaci. Bahkan sempat diusulkan untuk dibubarkan. Ada apa dengan Depag? Apakah memang harus dibubarkan?

Sejarah Depag

H. Aboebakar dalam Sedjarah Hidup K. H. A. Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar (1957) menjelaskan, pada zaman penjajahan Belanda, soal agama dan keagamaan diatur, diurus, dan dikendalikan administrasinya secara terpecah-pecah dalam pelbagai macam departemen dan instansi pemerintah lainnya. Misalnya, urusan haji, perkawinan, pengajaran agama, dll diurus oleh Departement van Binnenlandsche Zaken. Soal Mahkamah Islam Tinggi, Raad Agama (Pengadilan Agama), serta penasehat pengadilan negeri diurus oleh Departement van Justitie. Soal pergerakan agama diurus oleh Kantoor Adviseur voor Inlandsche en Mohammedansche Zaken. Dan soal peribadatan, diurus oleh Departement van Onderwijs en Eeredienst.

Kemudian di zaman penjajahan Jepang, urusan agama itu diurus oleh Shumubu (Kantor Urusan Agama Pusat), sebagai bagian dari Gunsaikanbu. Sedang di daerah-daerah diurus oleh Shumuka (Kantor Agama Daerah), sebagai bagian dari pemerintahan Keresidenan.

Pada masa sebelum Indonesia merdeka, masalah keagamaan, terutama bagi umat Islam, telah menjadi bahan pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan setelah proklamasi kemerdekaan, masalah ini kembali dibicarakan.

Wakil Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Banyumas, yaitu KH Abu Dardiri, M. Saleh Suaidi, dan M. Sukoso Wirjosaputro, mengusulkan dalam sidang pleno Badan Pekerja KNI Pusat (BP-KNIP) 25-28 November 1945 agar dalam negara Republik Indonesia yang sudah merdeka urusan agama tidak hanya menjadi bagian dari Departemen Pendidikan & Kebudayaan atau departemen lainnya, tetapi hendaknya agama diurus oleh satu departemen tersendiri. Usul ini mendapat dukungan dari Mohammad Natsir, Dr Mawardi, Dr Marzuki Mahdi, N. Kartosudarmo, dll.

Melihat hasrat umat Islam yang kuat itu, dan tanpa melalui pemungutan suara, Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta, lalu Hatta menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian terhadap usul tersebut.

Pada 3 Januari 1946, Pemerintah dengan Penetapan Pemerintah nomor 1/SD/1946 mengumumkan bahwa Kementerian Agama didirikan tersendiri, dengan Menteri Agama KH Rasjidi B.A. Kemudian nama Kementerian Agama diganti menjadi Departemen Agama pada masa Menteri Agama KH A. Wahid Wahab (1960-1962).

Menurut H. Aboebakar, Pemerintah mendirikan Kementerian Agama sebab memenuhi kewajiban terhadap UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," dan ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.".

Menurut Ensiklopedi Islam (1994), kebijaksanaan pemerintah melahirkan Departemen Agama itu, disamping sebagai realisasi pasal 29 UUD 1945, juga sebagai imbalan dan penghargaan atas sikap umat beragama, khususnya umat Islam, yang telah bersedia menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Usul Pembubaran

Sejak awal keberadaannya sampai sekarang, Depag kerap mendapat kritik dari beberapa pihak. Di antaranya, (1) dianggap lebih mengutamakan agama Islam, (2) buruknya pelayanan haji, (3) kerukunan antarumat beragama, (4) korupsi di Depag, (5) kelemahan sumber daya manusia (SDM)-nya, (6) adanya beberapa tokoh berpaham sekuler dan liberal di Depag, (7) SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, dan (8) dianggap kurang dekat dengan ormas-ormas Islam.

Dengan berbagai kekurangannya, muncullah ketidakpuasan pada Depag. Bahkan ada yang mengusulkan pembubaran Depag. Usul ini mulai muncul setelah revolusi membela kemerdekaan, sekitar 1950-an. H Aboebakar menulis, dengan berpikir cara lama dan berorientasi pada susunan pemerintahan di zaman penjajahan serta cara pelayanan soal-soal yang bertalian dengan agama dan keagamaan, maka tidaklah kita heran ada beberapa golongan dan beberapa kaum politisi, menuntut bubarnya Kementerian Agama, dengan dasar pikiran, bahwa pekerjaan-pekerjaan, kekuasaannya, kompetensinya, dan yuridiksinya dapat diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Sosial, Kementerian PP & K, dll.

Usul pembubaran Depag juga pernah dikemukakan Prof Dr Said Agil Siradj, salah satu tokoh NU. Juga Dr Nur Muhammad Iskandar Al Barsyani, Ketua DPW PKB Jateng, yang juga setuju Republik Indonesia dijadikan negara sekuler.

Selain itu, seminar yang diselenggarakan oleh Persekutuan Kristen Indonesia (Perki) se-Eropa di Berlin Jerman, 25-27 Oktober 2002, menyerukan pada Pemerintah dan DPR RI untuk meninjau peran dan manfaat Departemen Agama. Karena fungsinya yang sekarang dianggap kurang memberikan ruang kepada umat dan pemimpin agama untuk mengatur sendiri kehidupan beragama dan hubungan antar umat beragama.

Seminar bertemakan ”Membangun Kesepahaman Lintas SARA Menuju Indonesia Baru” ini menilai, Departemen Agama kurang jelas memainkan perannya dalam mencari jalan keluar dari berbagai kekerasan yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Depag juga sempat diusulkan dibubarkan setelah keluarnya SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah pada 2008.

Pertahankan dan Perbaiki

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (2002) menyebutkan, mengenai penilaian negatif beberapa kalangan terhadap Kementerian Agama, Menteri Agama KH Wahid Hasyim (1950-1952) mengatakan bahwa dengan adanya Kementerian Agama, pemerintah merasa berkewajiban melayani keperluan masyarakat tentang agama atas dasar Pancasila. Dalam pandangannya, pemisahan agama dan negara hanya terdapat dalam teori, dan tidak pernah terjadi dalam praktek politik di negara mana pun, kecuali di negara ateis.

Sebagai Menteri Agama, KH Wahid Hasyim—yang juga Ketua Umum PB NU dan ayah mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid itu—sangat gigih membela keberadaan Depag.

Mengenai usul pembubaran Depag, Hartono Ahmad Jaiz mempunyai pandangan tersendiri. Menurutnya, dengan disuarakan agar Depag dibubarkan, orang-orang Depag yang sudah diketahui banyak “jasanya” dalam pensekuleran umat Islam, dan sementara tampak agak lesu dalam mensekulerkan, akan merasa tercambuk. Kalau disuarakan seperti itu, maka ada dua manfaat. Pertama, umat Islam yang kira-kira punya ghirah Islamiyah akan bangkit dan ikut mempertahankan Depag, sekaligus mengakui bahwa Depag itu sangat bermanfaat bagi umat Islam (perjuangan Islam). Sebaliknya, bagi yang faham tentang fungsinya sebagai salah satu sarana penting untuk mensekulerkan umat Islam Indonesia akan segera bangkit kembali untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Hartono menyebut beberapa petinggi di Depag yang berusaha mensekulerkan umat Islam. Yaitu H Kafrawi Ridwan, Dr Atho’ Mudhar, Dr Komaruddin Hidayat, Johan Effendi, dan Dr Musdah Mulia.

Menurut KH Salahuddin Wahid—mantan cawapres Pilpres 2004 dan Pengasuh PP Tebuireng, Jombang—keberadaan Departemen Agama merupakan salah satu bentuk dari titik temu antara negara sekuler dengan negara agama. Dan itu adalah kenyataan historis yang merupakan warisan dari para pendiri bangsa. Memang pada awalnya para tokoh Islam mengusulkan didirikannya Depag, tetapi ditolak oleh kalangan nasionalis sekuler dan non-Islam. Tetapi kemudian justru para tokoh yang menentang gagasan itu lalu mengusulkan dibentuknya Depag karena secara nyata di lapangan terdapat kebutuhan untuk mendirikannya.

Bahwa sekarang ada langkah Depag yang tidak sesuai dengan tuntutan keadaan, menurut KH Salahuddin bukan Depagnya yang harus dibubarkan, tetapi kita harus melakukan definisi ulang dari peran dan fungsi Depag, yang dikaitkan juga dengan pemberian otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah.

Demikianlah, kritik dan usul pembubaran telah ada sejak awal keberadaan Depag. Namun tak dapat dipungkiri, berbagai manfaat telah dirasakan umat Islam dan umat agama lainnya dengan keberadaan Depag. Misalnya, kerukunan umat beragama lebih terjaga, kepentingan umat Islam lebih terperhatikan, pesantren dan madrasah diperhatikan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan, dll. Tanpa keberadaan Depag, belum tentu itu terjadi. Maka Depag harus dipertahankan, dan kekurangannya harus diperbaiki. []


Dimuat di Buletin SIDOGIRI edisi 36/TahunIV/Muharam-Shafar 1430 H. Juga bisa dibaca di www.sidogiri.net


Tidak ada komentar:

Posting Komentar