Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

23 Maret 2009

Menimbang Manfaat dan Mudarat Politik Kiai NU

Dengan diberlakukannya pemilu, pilpres, dan pilkada secara langsung, banyak kiai dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang tertarik untuk ikut berpolitik praktis. Baik sebagai pengurus atau penyokong partai politik; sebagai calon anggota dewan, capres-cawapres, atau calon kepala daerah; maupun sebagai pendukung calon-calon tertentu. 

Keterlibatan kiai NU dalam politik tersebut menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung, ada yang menyayangkan. Sebenarnya, keterlibatan kiai dalam politik lebih membawa manfaat atau mudarat? Bagaimana sebaiknya hubungan kiai dan NU dengan politik praktis?

Manfaat dan Mudarat

Para kiai dan pengurus NU yang tertarik berpolitik praktis kerap mengemukakan manfaat mereka berpolitik praktis. Dan memang tak dapat dipungkiri, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh. 

Pertama, kiai bisa memperjuangkan kepentingan Islam, NU/pesantren, dan umat dari dalam pemerintahan atau dewan. Perjuangan dari dalam tampaknya lebih mudah daripada perjuangan dari luar. Hal ini terbukti dalam sejarah, ketika KH Wahab Hasbullah, KH Bisri Syansuri, KH Wahid Hasyim, dan kiai-kiai lainnya menjadi anggota dewan atau pejabat negara sebelum dan setelah kemerdekaan RI. 

Kedua, kiai bisa mengimbangi para politisi nasionalis di dewan, sehingga aspirasi kalangan Islam dapat lebih kuat dipertahankan untuk masuk undang-undang. Dengan sistem pengambilan keputusan musyawarah mufakat atau suara terbanyak, logikanya semakin banyak kiai masuk dewan, aspirasi kalangan Islam akan mendapat lebih banyak suara. 

Ketiga, kiai dapat mewarnai dunia politik yang kotor dengan nuansa baru, yakni politik yang bersih. Dengan keterlibatan kiai dalam politik, baik di pemerintahan, dewan, maupun partai, warna baru yang bersih itu dapat diusahakan. 

Dan keempat, kiai dapat mengantarkan calon-calon pemimpin atau dewan yang terbaik dan terpercaya, dengan menggalang dukungan untuk mereka. Bila kiai tidak ikut mendukung calon-calon terbaik dan terpercaya, bisa jadi yang akan terpilih adalah calon-calon yang tidak baik.

Manfaat-manfaat tersebut, kalau dapat dicapai, sangat bagus untuk Islam, NU/pesantren, dan umat. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah manfaaat-manfaat tersebut saat ini telah tercapai? Yang perlu dipahami, selain ada manfaat, juga ada beberapa mudarat yang bisa diperoleh dari keterlibatan kiai dan pengurus NU dalam politik praktis.

Pertama, karisma dan pengaruh kiai serta NU akan luntur. Ketua PB NU Masdar Farid Mas’udi mengatakan, kiai sepuh yang dahulu menjadi soko guru NU, basisnya kini mulai rapuh. Indikasi rapuhnya pengaruh kiai terhadap umat (santri) tampak jelas pada kekalahan calon-calon kepala daerah yang didukung NU. Di beberapa daerah di Jawa Timur, seperti Bojonegoro, calon bupati yang mendapat restu dari kiai sepuh justru tak dipilih masyarakat. Dalam beberapa survei juga terbukti bahwa para santri tak lagi mudah dipengaruhi oleh figur kiai. Mereka sudah bisa menilai kepentingan dan keuntungan dari memilih seorang tokoh menjadi pemimpin. (Jawa Pos, 17/01/08) 

Kedua, perhatian pada pesantren dan pemberdayaan Nahdliyin (warga NU) bisa berkurang. Kiai yang terlibat politik praktis konsentrasinya bisa berubah. Dengan kesibukannya di dunia politik, pendidikan pada santri dan masyarakat akan mudah dinomorduakan, atau bahkan diabaikan. Selain itu, sebagaimana diingatkan oleh Rais Aam PB NU KH M.A. Sahal Mahfudh, agenda pemberdayaan kaum Nahdliyin sering mengalami disorientasi dan tak jelas makna serta arahnya ketika pengurus NU sibuk dengan dunia politik (Duta, 26/02/08).

Ketiga, kiai bisa terpengaruh dan terseret arus politik kotor. Seperti politik uang, fitnah-memfitnah, korupsi, dll. KH A Dimyati Romly, SH, Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pusat Rejoso mengatakan, “Dunia politik itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Kalau pada masa Mbah Wahab (Kiai Wahab Hasbullah, pen.), para kiai memang memiliki integritas pribadi yang kuat. Sehingga godaan sekuat apapun tidak mudah menggoyahkan keteguhan beliau. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan saat ini. Sangat jarang, kalau tidak boleh mengatakan tidak, saat ini politikus demikian kotor dan terikut dalam permainan itu… Politik sekarang ini memang memprihatinkan. Orang masuk partai apalagi menjadi anggota dewan niatannya bukan lagi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Mereka banyak yang menganggap menjadi anggota dewan berarti nyambut gawe. Sehingga yang difikirkan hanya untung dan rugi, bukan lagi khidmah” (Aula, No. 03 Tahun XXIX Maret 2007). 

Keempat, perpecahan dan perselisihan akan timbul, baik di kalangan kiai maupun umat. Keterlibatan para kiai dalam politik praktis mengharuskan masing-masing untuk memihak dan berusaha menyukseskan calon, partai, atau golongannya. Akibatnya jelas, perpecahan. “Kalau dulu para kiai NU kompak, kini banyak yang terlibat konflik, bahkan secara terbuka. Silaturahmi yang sering dianjurkan para kiai itu menjadi hampa karena yang menganjurkan ternyata sulit menjalankannya,” ungkap Pengasuh PP Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid. (“Bolehkah Ulama Berpolitik”, Jawa Pos, 25/05/07) 

Dan kelima, NU akan dijadikan batu loncatan dan dimanfaatkan fasilitasnya untuk kepentingan politis pribadi. Bila demikian, NU tak ada bedanya dengan partai politik. Untuk mengantisipasi hal semacam itu, Syuriah PW NU Jatim membuat Kontrak Jam’iyah yang harus ditandatangani calon Rais Syuriah dan calon Ketua Tanfidziyah dalam Konferwil NU Jatim 2007 lalu. Dengan kontrak ini, bila berpolitik praktis, maka harus mundur dari jabatannya di NU, bukan sekedar non-aktif. 

Masa Depan Dipertaruhkan

Dengan manfaat dan mudarat di atas, kiai dan pengurus NU sebaiknya berpolitik atau tidak? Rais Aam PB NU KH M.A. Sahal Mahfudh mengatakan, dalam ranah organisasi, NU tidak diperkenankan bergelut dalam kubangan politik, karena bertentangan dengan khittah NU, yang ditegaskan dalam muktamar Situbondo 1984. Beliau juga mengatakan, “Politik akan lebih membawa madlarat daripada maslahat.” (Duta, 26/02/08) 

Rais Syuriah PB NU KH Mustofa Bisri dalam banyak kesempatan mengingatkan, politik ada tiga macam: (1) politik kebangsaan, untuk membangun dan meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), (2) politik kerakyatan, untuk memihak dan membela kepentingan rakyat, dan (3) politik kekuasaan (politik praktis), untuk mendapatkan kekuasaan. Dari ketiganya, yang harus diperkuat adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. 

Memperjuangkan politik kebangsaan dan politik kerakyatan tidak harus dilakukan dengan terjun langsung dalam politik praktis. Para kiai bisa melakukannya dengan tetap bersikap netral, berkonsentrasi pada pendidikan umat dan perjuangan keagamaan NU, serta beramar makruf nahi mungkar pada para pemimpin dan anggota dewan. Tentu ini lebih baik dibandingkan berpolitik praktis tetapi karisma kiai pudar dan masa depan NU dipertaruhkan.

Pengamat NU DR Laode Ida yang juga Wakil Ketua DPD RI menjelaskan, renggangnya hubungan emosional antara kiai dan santri (umat) disebabkan pudarnya ketokohan ulama NU. Santri tidak bisa diarahkan lagi oleh pimpinan informal. Bahkan Laode berani memprediksi bahwa NU pada masa depan hanya akan menjadi organisasi fungsional yang membawa nilai-nilai sejarah saja. “Jadi NU tidak ada gunanya lagi,” tandasnya. Namun keterpurukan NU tersebut bisa segera diperbaiki jika para kiai sepuh kembali pada fungsinya. Yaitu, berkonsentrasi memberikan pendidikan dan mengembangkan kultur ke-Nahdliyin-an kepada umat (Jawa Pos, 17/01/08). []

Dimuat di Buletin SIDOGIRI edisi 27 /Tahun III/Rabiul Awal 1429

Tidak ada komentar:

Posting Komentar