Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

13 Mei 2009

Kembalikan Pesantren ke Fitrahnya

Radar Bromo Jawa Pos, Rabu, 13 Mei 2009
PASURUAN - Pesantren sudah banyak yang terkoyak oleh rayuan politik praktis. Banyak pesantren yang mulai ditinggalkan masyarakat, karena terjebak dalam lingkaran politik.

Hal itu dilontarkan Masduki Baidhowi dalam diskusi yang digelar di gedung pertemuan Hotel BJ. Perdana Pasuruan kemarin. Masduki Baidhowi adalah tokoh NU yang saat ini masih duduk sebagai anggota DPR RI dari PKB. "Fakta semacam itu sudah tidak bisa ditutup-tutupi. Juga sudah bukan rahasia lagi. Sekarang sudah saatnya pesantren dikembalikan ke fitrahnya," ungkapnya.

Dia mengenang pesantren dulunya sebagai lembaga pendidikan yang sangat dipercaya masyarakat di semua kalangan. Salah satu alasannya, pesantren diyakini lepas dari setiap kepentingan golongan atau pihak tertentu.

Tapi, masalah mulai muncul ketika partai-partai politik mulai menjadikan pesantren sebagai obyek politisasi kepentingan mereka. Tentu yang namanya parpol, apa pun itu, pasti membawa kepentingan tertentu yang bertolak belakang dengan posisi pesantren yang sebelumnya berdiri di tengah-tengah.

"Politisi telah merayu pesantren untuk duduk di antara dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Bukan lagi di tengah-tengah. Parahnya, sebagian pengasuh pesantren malah ikut terjebak atau santrinya terjebak untuk bujuk rayuan tersebut," terang Masduki.

Akibat banyak pengasuh pesantren yang menceburkan diri ke ranah politik praktis, akhirnya lambat laun mereka ditinggalkan masyarakat.

Situasi itulah yang menurut Masduki Baidhowi membuat kalangan gus-gus muda di lingkungan Pasuruan menjadi gundah. Mereka yang tergabung dalam Forum Keluarga Pesantren akhirnya menggelar dialog aktif tentang Pesantren dan Politik.

Masduki diundang secara khusus untuk menjadi pembicaranya. Selain itu ada tokoh NU lain, yakni Bashori Alwi. Tapi tokoh yang satu ini lebih banyak mengupas masalah tantangan pesantren di era global.

Dalam diskusi yang digelar di gedung pertemuan Hotel BJ. Perdana itulah, Masduki mengajak para gus-gus muda itu mau mengembalikan pesantren ke fitrah aslinya.

"Karena sesungguhnya tanpa berpolitik praktis, pesantren sudah mempunyai posisi politik sendiri yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sekadar ikut berkompetisi meraih kekuasaan pemerintahan. Kalau kemudian terjun ke politik praktis, pesantren tidak akan ubahnya hanya diposisikan sebagai mesin politik saja," tukasnya prihatin.

Fakta yang diungkap ke permukaan oleh tokoh yang juga mantan wartawan Tempo itu agaknya memancing perhatian peserta diskusi. Banyak gus-gus yang hadir, ikut aktif urun rembug membahas bagaimana agar pesantren kembali mandiri, dan memiliki indipendensi.

"Dengan diskusi seperti ini, kami ini ada pencerahan. Komunitas pesantren harus sudah disadarkan untuk kembali ke khittahnya semula. Fungsi pendidikan, dan pembinaan akhlakul karimah harus lebih dikedepankan. Sehingga tidak terlalu larut dalam kepentingan politik tertentu," tegas Achmad Sa'dullah, ketua forum tersebut. (via/yud)

5 komentar:

  1. Kebetulan dalam acara ini saya sebagai sekretaris panitianya.
    Ketua forum adalah Mas H. Achmad Sa'dullah, putra KH Abd. Alim Abd. Djalil Pengasuh PP Sidogiri.

    BalasHapus
  2. Pendidikan rohani amat penting apalagi sejak dini semoga selalu mencetak putra/i berakhlakul karimah.

    BalasHapus
  3. Amiin...
    Semoga pesantren dikuatkan untuk menjaga jati dirinya dalam pendidikan

    BalasHapus
  4. Saya melihat tidak adanya kutipan tentang bagaimana menyikapi politik. dilihat dari segi kekuatan pesantren, apa gak eman bila tidak di manfaatkan untuk menentukan arah politik yang benar.

    BalasHapus
  5. Ya, dalam seminar juga muncul pertanyaan demikian dari peserta.
    Kesimpulan yang diambil moderator dari dua narasumber, kurang lebih begini. Menghadapi politik, pesantren harus memilih salah satu:
    1. Terjun langsung dalam politik, seperti caleg.
    2. Ikut andil dalam menentukan kebijakan politik, seperti PNS.
    3. Politik tingkat tinggi, yakni tidak berpolitik langsung tapi mengendalikan para pembuat kebijakan, seperti KH Hasyim Asy'ari.

    BalasHapus