Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

11 Mei 2009

Ulama Sebagai Rem dan Gas

Yang dimaksud ulama, sebagaimana dinyatakan Quraish Shihab, ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah SWT, baik yang bersifat kauniyyah (fenomena alam) maupun qur’aniyah (mengenai kandungan al-Quran). Pendapat ahli tafsir kontemporer Indonesia ini diinduksi dari dua ayat al-Quran yang masing-masing menyebut kata ulama, yakni Faathir [35] ayat 28 dan asy-Syura [26] ayat 197. Pada masa al-Khulafa’ ar-Rasyidun tidak ada pemisahan antara orang yang memiliki pengetahuan agama, ilmu pengetahuan kealaman, dan pemimpin politik praktis. Baru pada masa Bani Umayyah dan sesudahnya, tepatnya sejak abad ke-2 H/ke-8 M, istilah ulama lebih ditekankan kepada orang yang memiliki pengetahuan keagamaan saja. Bahkan karena ada pembidangan ilmu agama, istilah ulama lebih dipersempit lagi. Misalnya, ahli Fikih disebut Fukaha dan ahli Tafsir disebut Mufasir.

Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama yang semula dimaksudkan sebagai bentuk jamak, berubah pengertiannya menjadi bentuk tunggal. Pengertian ulama juga menjadi lebih sempit, karena diartikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan ilmu keagamaan dalam bidang Fikih. Di Indonesia, ulama identik dengan Fukaha. Ada beberapa macam istilah atau sebutan bagi ulama di Indonesia, seperti Teungku di Aceh; Tuanku atau Buya di Sumatera Barat; Ajengan di Jawa Barat, Kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Syekh di Sumatra Utara/Tapanuli, dan Tuan Guru di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, ulama adalah ahli waris para nabi. Oleh sebab itu, sesui dengan tugas kenabian dalam mengembangkan al-Quran, ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh ulama. Yaitu Tablig atau menyampaikan ajaran al-Quran (QS al-Ma’idah [5]:67); Tabyin atau menjelaskan ayat-ayat al-Quran (QS an-Nahl [16]: 44); Tahkim atau memutuskan perkara yang dihadapi masyarakat (QS al-Baqarah [2]:213); dan sebagai uswah hasanah atau contoh teladan (QS al-Ahzab [33]:21). Selain itu, sebagaimana nabi adalah pemimpin bagi umatnya, ulama juga adalah pemimpin bagi masyarakatnya. Atau paling tidak pemimpin bagi pesantren, alumni pesantren, organisasi kemasyarakatan, atau tetangga-tetangganya. Dengan kedudukannya sebagai ahli waris nabi yang memiliki “umat” tersendiri, ulama diharapkan bisa berperan sebagai “rem” dan “gas” bagi umatnya.

Sebagai Rem


Rem mobil atau bis berfungsi untuk memperpelan atau menghentikan lajunya, baik karena ada lampu merah, berada di persimpangan, nyaris menabrak orang, sampai di tempat tujuan, dan sebagainya. Demikian pula ulama yang berfungsi sebagai rem, ia dapat memperpelan atau menghentikan laju masyarakat, bangsa, negara, atau siapa pun yang tidak atau kurang sesuai dengan ajaran agama. Ulama dapat berfungsi sebagai rem, karena ia lebih memahami ajaran agama dan mengetahui keadaan dan kebaikan untuk umatnya.

Peran ulama sebagai rem ini telah dipraktekkan oleh ulama-ulama pendiri Nahdlatul Ulama (NU). NU didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya, oleh ulama-ulama besar seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, KH Ma’shum Lasem, KH Bisri Syansuri, KHR Asnawi Kudus, KH Nawawie Sidogiri Pasuruan, KH Nachrowi Malang, dan KH Alwi Abdul Aziz Surabaya. Saat itu, mereka berembuk dan menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, mengirimkan delegasi ke Kongres Dunia Islam di Mekah untuk memperjuangkan kepada Raja Ibnu Saud agar hukum-hukum menurut mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) mendapat perlindungan dan kebebasan dalam wilayah kekuasaannya. Kedua, membentuk suatu jam’iyah bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) yang bertujuan menegakkan berlakunya syariat Islam yang berhaluan salah satu dari empat mazhab tersebut. Ulama-ulama tradisional tersebut berbuat demikian untuk mengerem laju radikalisme paham Wahabi di Timur Tengah dan laju kaum modernis Muhammadiyah di tanah air.

Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, peran ulama pesantren juga sangat besar dalam mengerem langkah-langkah taktis penjajah Belanda. Mereka menjalankan politik nonkooperatif terhadap Belanda. Ketika Belanda, di masa revolusi, mempropagandakan pelayanan haji dengan ongkos dan fasilitas yang dapat dijangkau oleh kaum muslim di daerah jajahannya, KH Hasyim Asy’ari menentang. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa pergi haji dalam masa revolusi dengan menggunakan kapal Belanda hukumnya haram. Ulama-ulama NU juga sempat memfatwakan memakai celana dan dasi seperti orang Belanda hukumnya haram, sebab tasyabbuh (meniru) orang kafir.

Kemudian tahun 1973 para ulama bersatu-padu mengerem RUU Perkawinan, yang secara keseluruhan dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum agama Islam. Saat itu, KH Bisri Syansuri yang menjabat Rais ‘Aam PBNU sekaligus Rois ‘Aam Majelis Syuro PPP mengumpulkan sejumlah ulama di daerah Jombang untuk membuat RUU tandingan atau amandemen besar atas RUU yang telah diajukan ke DPR-RI. Rancangan itu kemudian diajukan kepada PBNU, yang segera diterima secara aklamasi. Lebih lanjut, amandemen tersebut diajukan ke Majelis Syuro PPP, dan diterima. DPP PPP lalu memerintahkan FPP DPR-RI agar menjadikan RUU tandingan tadi sebagai rancangan yang diterima dan harus diperjuangkan. Akhirnya RUU itu disahkan setelah ada revisi dan tidak lagi bertentangan dengan hukum agama Islam.

Sebagai Gas


Berbeda dengan rem, gas pada mobil atau bis berfungsi untuk menggerakkan atau mempercepat laju kendaraan itu. Demikian pula ulama yang berfungsi sebagai gas, ia dapat menggerakkan atau menambah laju masyarakat, bangsa, negara, atau siapa pun untuk berjalan maju pada jalur yang sesuai ajaran agama. Ulama dapat berfungsi sebagai gas, karena lazimnya ia adalah orang yang berpendidikan, berpikiran luas, dapat membedakan kebenaran dengan kebatilan, berwibawa, dan selalu memikirkan kemaslahatan umatnya.

Peran ulama sebagai gas ini tampak pada zaman perjuangan melawan penjajah Belanda. Mereka berpengaruh dalam mengobarkan perlawanan rakyat setempat untuk berjuang merebut kemerdekaan. Nama-nama pejuang kemerdekaan dari kalangan ulama sudah tak asing lagi bagi Bangsa Indonesia, seperti Tuanku Imam Bonjol, Kiai Mojo, dan KH Hasyim Asy’ari. Dalam perjuangan itu, para ulama menyerukan semboyan “Hubbu al-wathan mina al-iman”, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Bahkan NU sebagai wadah ulama tradisional mengeluarkan fatwa yang terkenal sebagai Resolusi Jihad pada 1946. Dalam Resolusi Jihad itu disebutkan bahwa melawan penjajah hukumnya wajib, fardu ‘ain bagi yang dekat, dan fardu kifayah bagi yang jauh.

Pada masa-masa genting karena pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1948 dan 1965, para ulama dengan berani menjadi gas penggerak perlawanan dan penentangan terhadapnya. Bahkan setelah peristiwa G/30 S/PKI, ketika orang-orang dan ormas-ormas bingung untuk menyikapinya, para ulama PBNU menjadi gas penggerak tuntutan agar PKI dibubarkan. Adalah Ny. Sholihah Wahid Hasyim yang memprakarsai pembuatan pernyataan PBNU yang mengutuk keberadaan PKI. Ia—dalam posisinya sebagai Ketua PP Muslimat—merupakan orang pertama yang memberikan tanda tangan di atas pernyataan yang telah dibuat, untuk kemudian dibawa ke tokoh-tokoh NU lainnya, meminta dukungan dan tanda tangan mereka. Pernyataan bertanggal 2 Oktober itu secara garis besar berisi kutukan terhadap PKI dalam Peristiwa 30 September, dan tuntutan agar PKI dibubarkan.

Ulama juga turut berperan sebagai gas penggerak kemajuan kehidupan masyarakat di alam demokrasi Indonesia. Misalnya KH Sholeh Iskandar dan KH Sahal Mahfudz yang menjadi kiai sekaligus aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, dan almarhum Tuan Guru Zaini Martapura yang mendatangkan dokter-dokter untuk memberi penyuluhan kesehatan sebelum pengajiannya dimulai. Sebagai ahli waris nabi, ulama memang tidak bisa menutup mata dan telinga atas keadaan buruk yang menimpa masyarakatnya, baik itu berupa dekadensi moral dan agama maupun kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat. Ulama dapat berperan sebagai penyambung lidah (keluhan dan tuntutan) masyarakat kepada pemerintah, sekaligus penyambung lidah (program-program) pemerintah kepada masyarakat. Ulama dapat terus berperan sebagai rem dan gas, sebagai upaya untuk terciptanya baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur (baca: negeri yang sejahtera dan sesuai ajaran agama). Kalau bukan ulama, siapa lagi? []

Dimuat di Buletin Sidogiri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar