Kata Mutiara

Hikmah adalah barang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ditemukan, maka ambillah.

(HR Tirmidzi)

20 Desember 2012

KH. Mahmud Ali Zain: Menjembatani Kaum Fundamental-Moderat

Menjembatani Kaum Fundamental-Moderat

Amanah sebagai ketua organisasi yang mengayomi pesantren di seluruh Indonesia baginya amat berat, karena ia merasa bukan sebagai seorang kiai. Nama Mahmud Ali Zain justru mencuat sebagai tokoh ekonomi kerakyatan berbasis pesantren, dan ia mendapatkan penghargaan dari presiden untuk itu.

Oleh Faris Khoirul Anam

Mahmud Ali Zain hanya menempuh pendidikan formal sampai Sekolah Dasar (SD), namun prestasi yang telah ia ukir patut diacungi jempol. Ia memiliki peran dalam bidang dakwah, politik, dan ekonomi Islam. Pendidikan pria 54 tahun ini banyak ditempuh di jalur non formal, yakni di pesantren dengan ijazah terakhir Madrasah Aliyah (MA) di PP Sidogiri Pasuruan. Ia mulai nyantri di pesantren itu saat masih berusia 22 tahun, tepatnya pada 1977.

Sejak itulah hingga sekarang, pria kelahiran Pasuruan, 29 September 1955 ini belajar sekaligus berkhidmat di pesantren salaf yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 1745 M itu.

Di bidang pendidikan pesantren, ia kini menjadi pengurus yang membawahi Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

“Saya bukan pengasuh, tapi salah satu dari pengurus pesantren,” jelas pria yang kemudian mempersunting putri salah satu kiai Sidogiri, Hj Illiyah Nur Hasan pada 1978 ini.

Statusnya yang bukan pimpinan sebuah pesantren ini membuatnya merasa berat hati ketika dipilih sebagai ketua RMI, organisasi di bawah NU yang beranggotakan seluruh pesantren di Indonesia.

Mahmud menuturkan, sempat terbersit dalam hatinya untuk mengundurkan diri dari jabatan itu. Ketika niat itu ia sampaikan pada seorang temannya. Ia mendapatkan jawaban, dalam tradisi NU orang tidak mencalonkan diri, tapi kalau sudah ditunjuk dan dipilih, pantang untuk menolak atau mengundurkan diri. Praktis, sejak empat tahun lalu, Mahmud harus bolak-balik Pasuruan-Jakarta, karena RMI Pusat berkedudukan di ibukota.

Kesibukan pria dengan sepuluh anak dan tujuh cucu ini kian meningkat setelah Pemilu 2004 terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari provinsi Jawa Timur.

Ihwal pencalonannya, Mahmud mengisahkan, karena ia diminta oleh kiainya untuk maju. Pada mulanya ia merasa enggan, karena memang ia tak pernah bercita-cita untuk jadi senator.

Namun karena sam’an wa tha’atan (mendengar dan mematuhi, -red) kiainya, Mahmud pun mencalonkan diri. Tak dinyana, secara mengejutkan ia memperoleh suara terbesar dalam pemilihan anggota perwakilan daerah itu, yakni 1.955.025 suara.

Sambil menjalani agenda-agenda sebagai anggota DPD, Mahmud terus mendedikasikan dirinya untuk terus berkhidmat di pesantren yang telah membesarkan jiwa dan rohaninya. Pengabdian Mahmud di pesantrennya pun mulai menembus ranah ekonomi berbasis pesantren.

Pada 1997, di Sidogiri berdiri Koperasi Serba Usaha Baitul Mal wat Tamwil - Maslahah Mursalah Lil Ummah (Koperasi BMT-MMU). Menyusul kemudian Koperasi Unit Gabungan Terpadu (UGT) yang lahir pada tahun 2000.

Di sektor pengembangan penerimaan pesantren ini, Mahmud berperan aktif sebagai pengurusnya. Di BMT-MMU ia bertindak selaku pengawas, di BMT sebagai ketua pengurus, dan di Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) ia menjabat sebagai manajer.

“Banyak orang menilai ini sebagai suatu terobosan, pesantren salaf kok bisa menyelenggarakan ekonomi modern,” tutur Mahmud yang sering diundang ke berbagai kampus untuk menjadi pembicara tentang ekonomi kerakyatan ini.

Kian tahun, BMT-UGT Sidogiri mengalami perkembangan pesat. Awalnya, yakni ketika pertama kali didirikan pada 1997, lembaga keuangan dan pendanaan ini memiliki modal Rp. 13.500.000. Namun pada 2008, asetnya menjadi 120 miliar. Outletnya juga makin menyebar. BMT-UGT Sidogiri kini memiliki 75 outlet di Jatim, 22 diantaranya berada di Kabupaten Pasuruan.

Atas prestasinya itulah, pada tahun 2008, Mahmud Ali Zain selaku ketua pengurus koperasi BMT-UGT Sidogiri menerima penganugerahan Bintang Jasa Pratama dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Terjun dalam bidang ekonomi kerakyatan, tak membuat pria berjenggot putih ini melupakan tugasnya di RMI. Menjadi pemimpin organisasi yang menyatukan pesantren di seluruh Indonesia, membuatnya harus memikirkan perkembangan lembaga pendidikan tertua di tanah air itu. “RMI bukan memimpin pesantren, tapi memfasilitasi atau menjadi mediator  pesantren-pesantren itu,” ujarnya.

Salah satu perjuangan Mahmud melalui RMI adalah tuntutan agar pemerintah segera mengesahkan RPP tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang telah disusun pemerintah sejak 2003.

“Alhamdulillah tahun lalu sudah ditandatangani, setelah lima tahun lamanya nyantol. Jadi saya melihat pesantren bukan hanya dinomorduakan, tapi dinomorsepuluhkan,” protesnya.

Mahmud menginginkan, keberadaan pesantren dan madrasah diniyah ini diakui. Alasannya, lembaga pendidikan ini turut berperan dalam mencerdaskan bangsa, bahkan mendukung terwujudnya kemerdekaan Indonesia. “Kok malah dikesampingkan,” sesalnya.

Selain masalah perhatian pemerintah, RMI juga merasa perlu menyikapi berbagai pemikiran liberal yang kini banyak merasuki otak generasi muda NU, dan notabene sebagian besarnya adalah alumni pesantren. Terkait hal ini, dengan tegas Mahmud menyatakan, RMI menolak paham-paham yang dilontarkan kelompok itu.

“Sikap pesantren-pesantren salaf dan yang tergabung dalam RMI sangat jelas, bahwa liberal tidak bisa dipakai sama sekali. Apa pun yang ada dalam paham ini, jelek semua. Sebab sudah talbisu al-haqqa bi al-bathil (mencampuradukkan antara yang benar dan yang salah, red). Bagaimana bisa memilah-milah? Sudah nggak mungkin. Ambil saja yang sudah jelas benarnya,” tegasnya.

Dalam pandangan Mahmud, ideologi dan idealisme memang tidak bisa lepas dari tiga kelompok, yakni fundamentalis, moderat, dan liberal. Prinsipnya, asalkan masih berada dalam koridor hukum syariat, soal teknis pelaksanaannya di lapangan memang berbeda. Bisa ekstrim fundamental, dan itu kadang diperlukan, ada pula yang moderat.

Perbedaan antara kaum moderat dengan fundamentalis, menurutnya, hanya bagian dari strategi. Sedang liberal, perbedaannya sudah masuk substansi.

“Mereka sudah banyak melakukan penyimpangan. Paham liberalnya perlu dibetulkan dulu,” katanya tentang alasan untuk tidak mentolelir kelompok ini.

Dalam Islam ada istilah ghirah (kecemburuan, -red). Kaum fundamentalis, menurut Mahmud, ghirah-nya tinggi sekali. Dalam Islam, ghirah yang tinggi itu bagus. Meleset sedikit, harus segera diluruskan. Namun kadang-kadang, kenyataan di lapangan, bisa berbeda.

Sedangkan kaum moderat, tidak melihat dalam sisi ghirah atau kecemburuan yang tinggi. Tapi, melihat bagaimana bisa memutar haluan yang munkar menjadi ma’ruf.

“Kalau istilah fundamentalis, memotong sesuatu yang munkar, menjadi ma’ruf. Kalau yang moderat, memutar haluan sesuatu yang munkar, menjadi ma’ruf,” tuturnya menjelaskan perbedaan strategi dua kelompok yang tumbuh di tubuh umat Islam ini.

Menurutnya, kedua kelompok ini ingin kemunkaran itu menjadi ma’ruf. Dengan demikian, pada dasarnya keduanya bisa saling membantu. “Makanya, fundamentalis jangan tukaran dan konflik dengan yang moderat. Moderat jangan konflik dengan yang fundamentalis. Harus kerja sama,” harapnya.

Mahmud lantas mengambil contoh, pada zaman merintis kemerdekaan, ada KH Masjkur yang akhirnya jadi menteri agama, ada KH Wahid Hasyim yang waktu itu merupakan perwakilan dari militer.

Dalam sejarah, KH Wahid terus anti penjajah, mengobarkan perang, melawan, dan non kooperatif. Sedangkan KH Masjkur menyatakan, bangsa Indonesia perlu diplomasi untuk mencari titik temu.

Menurut Mahmud, kedua pendapat itu tidak salah. Kenyataannya, kedua pendapat ini dapat dipakai semua.

“Perang terus, tidak ada penyelesaian. Namun diplomasi saja, musuh tidak merasa tertekan. Jadi memang menyerang itu perlu, diplomasi pun tetap jalan. Menyerang itu untuk menguatkan bargaining position. Karena waktu itu zaman penjajahan, maka harus ditekan dengan gerilya dan sebagainya, sehingga penjajah akhirnya kepepet dan mau diajak berunding. Nah, KH Masjkur yang kemudian berjuang lewat jalan berunding itu,” jelasnya.

Karena itu, Mahmud menilai, memang harus ada yang keras, semacam Front Pembela Islam (FPI).

“Gerakan pimpinan Habib Rizieq ini banyak mendobrak tempat-tempat perzinahan, warung remang-remang, dan semacamnya. Gerakan ini sangat berguna. Tapi yang jelas di situ akan terjadi konflik horizontal dan ini memang perlu diwaspadai, karena sama-sama melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Sedang tugas kelompok moderat adalah untuk membina umat. Mahmud mencontohkan, saat dirinya masih kecil, masyarakat di Jawa Timur ketika menyambut panen, banyak yang menyediakan ancak (tempat dari kayu atau bambu, red), diberi tempat-tempat berukuran kecil, kemudian diisi makanan di tiap pojoknya. Ada nasi, lauk-pauk, dan sebagainya. Menghadapi hal ini, kelompok moderat tidak langsung mengatakan bahwa itu syirik. Tapi diubah dengan mengatakan, bungkus nasinya jangan kecil-kecil, kemudian undanglah para tetangga, lalu makan bersama.

Dengan pertimbangan itulah, Mahmud Ali Zain mengajak kelompok fundamentalis dan moderat untuk bersatu dan bekerja sama, karena tujuan keduanya sama, yakni mengubah yang munkar menjadi ma’ruf. Mahmud juga mengajak umat untuk menjalin solidaritas dan ukhuwah.

Dalam Islam hanya ada satu, yakni ukhuwah islamiyah. “Saya dengan Anda adalah saudara. Kenapa? Karena sama-sama Muslim. Jadi kalau Anda kena musibah, saya harus merasa sakit,” pungkasnya. []

Sumber: www.sabili.co.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar